Hak Nyatakan Pendapat Bukan untuk Jatuhkan SBY - news.okezone.com

Hak Nyatakan Pendapat Bukan untuk Jatuhkan SBY - news.okezone.com

JAKARTA - Meski kian gencar menggalang dukungan untuk menggulirkan usulan hak menyatakan pendapat, inisiator hak angket Century / Tim 9 membantah rencana itu dimaksudkan untuk menjatuhkan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Jangan ada lagi yang mengatakan hak menyatakan pendapat itu untuk menjatuhkan pemerintah, hak itu hanya menguatkan peran DPR," ujar anggota Tim 9, Akbar Faizal dalam jumpa pers di kediaman Jusuf Kalla, Jakarta, Minggu (4/4/2010).

Indonesia urges US to reconsider ban on training | Fort Mill Times - Fort Mill, SC

Indonesia urges US to reconsider ban on training | Fort Mill Times - Fort Mill, SC

JAKARTA, Indonesia --

Indonesia urged the U.S. on Monday to consider lifting a ban on working with a commando unit accused of human rights abuses a decade ago, saying the country's military has undergone significant reform.

Indonesia's special forces have concentrated on counterinsurgency issues in recent years, but were accused of major abuses in the former Indonesian province of East Timor in the late 1990s. East Timor has since become independent.

Several countries, including the U.S. and Australia, suspended joint military training in the wake of the allegations, though Australia resumed training in 2005.

Boikot Wujud Konsistensi DPR

Boikot Wujud Konsistensi DPR

JAKARTA--MI: Wacana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meski bukanlah suatu hal yang baik, tapi tegas menunjukkan konsistensi DPR atas keputusan di Sidang Paripurna DPR.

Pengamat Politik UIN Bachtiar Effendi mempertanyakan kewibawaan dan konsistensi politik DPR jika masih menerima kehadiran Sri Mulyani dalam sidang-sidang DPR. Pasalnya, dengan diterimanya opsi C dalam Sidang Paripurna DPR (4/3), menurut Bachtiar, kredibilitas Sri Mulyani di mata DPR sudah jatuh. "Dia (Sri Mulyani) kan sudah dinyatakan bersalah secara politik. Kalau kemudian, DPR masih berhubungan dengan Ibu Sri Mulyani, kewibawaan DPR di mana, konsistensi politiknya di mana," tegas Bachtiar di Jakarta, Jumat (12/3).

Dalam situasi normal, lanjut Bachtiar, memang menteri keuangan yang harus menyampaikan RAPBN ke DPR, tapi dalam situasi ini, seharusnya presiden tidak memaksakan untuk mendelegasikan tugas ini ke menteri keuangan. Sebagai alternatif, presiden bisa saja mendelegasikan tugas ini kepada menko perekonomian, dirjen anggaran, atau wakil menteri keuangan.

Barter Perkara Fakta atau Fiksi

Barter Perkara Fakta atau Fiksi

KEPUTUSAN angket kasus Bank Century oleh Dewan Perwakilan Rakyat sudah final dan telah menjadi dokumen negara. Dalam dokumen itu jelas tertulis sejumlah nama yang dianggap bersalah dan karena itu harus bertanggung jawab.
Sejauh legitimasi di ranah hak angket (politik) keputusan DPR itu mengikat, akan tetap tercatat dalam dokumen politik bahwa Boediono yang kini wakil presiden dan Sri Mulyani yang sekarang menteri keuangan menjadi dua dari sekian banyak nama yang harus bertanggung jawab atas indikasi pelanggaran.
Tetapi, kita tahu bahwa kebenaran politik itu elastis. Karenanya tidak ada supremasi politik. Yang ada cuma supremasi hukum. Itulah sebabnya kebenaran hukum itulah yang diakui sebagai kebenaran mengikat.
Karena elastis, kebenaran politik menjadi subjek perundingan. Terbuka ruang tawar-menawar untuk mengompromikan kebenaran itu sebelum dia berproses ke ruang hukum.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Boediono, dan Sri Mulyani telah menolak vonis politik yang ditetapkan DPR. Sebaliknya, DPR berkukuh vonis politik memiliki fakta-fakta kuat untuk dilanjutkan ke ruang hukum.

Indonesia lawmakers back criminal probe on bailout - Financial Markets - SanLuisObispo.com

Indonesia lawmakers back criminal probe on bailout - Financial Markets - SanLuisObispo.com

Indonesian's parliament called for a criminal investigation into a $715 million government bank bailout in a vote that a newspaper described Thursday as a major blow to President Suslio Bambang Yudhoyono.

Indonesia's independent anti-corruption commission already has been looking into the November 2008 bailout of Bank Century, so the parliamentary vote late Wednesday was a largely symbolic gesture on an issue that has dominated the country's politics in recent months. Still, the move could undermine Yudhoyono's governing coalition.

The Jakarta Post newspaper described the vote "as a major blow" to Yudhoyono, adding it was "a resounding vote of no confidence in the government's decision to bail out Bank Century."

Ambruknya Komunikasi Gertak Sambal

Ambruknya Komunikasi Gertak Sambal

'Fear-arousing communication' (FAC) bisa diterjemahkan komunikasi gertak sambal. Komunikator mengancam, atau menggertak, komunikan untuk melakukan suatu tindakan yang dikehendakinya. Jika tidak dituruti, komunikator mengancam akan mengenakan hukuman terhadap komunikan. Jika komunikan merasa takut, apalagi amat takut, sebab ancaman tersebut, ia diharapkan akan memenuhi tuntutan komunikator. Komunikasi yang membangkitkan rasa takut di pihak komunikan.

Di kalangan ilmuwan komunikasi Amerika, banyak penelitian dilakukan tentang jenis komunikasi yang satu ini, terutama terkait dengan efektivitasnya. Seberapa jauh komunikan atau orang banyak akan takluk terhadap ancaman komunikator?

Iklan-iklan antirokok sebenarnya merupakan contoh FAC yang gamblang. "Jangan merokok. Jika Anda bandel, nyawa Anda akan pendek," bunyi iklan antirokok. Di mana-mana kita juga membaca slogan memerangi narkotika dan seks bebas. "Narkotika berarti maut!" "Awas! Seks bebas berarti AIDS. Dan AIDS ujungnya kematian!"

Indonesian students protest Barack Obama's visit - Boston.com

Indonesian students protest Barack Obama's visit - Boston.com
JAKARTA, Indonesia—Scores of Islamic students staged protests outside Jakarta's parliament and in at least three other major Indonesian cities on Friday against President Barack Obama's upcoming visit to this predominantly Muslim country.

The students carried banners branding Obama as an enemy of Islam and an imperialist in downtown Jakarta as well as in the provincial capitals Padang, Yogyakarta and Surabaya.

Posted using ShareThis

The Fate of Lapindo Mudflow Victims: 'Still Up In the Air'

Almost two years, settlement of compensation payment for the victims of Lapindo mudflow still up in the air. Its look like that the government was brushing aside the Lapindo mudflow victims.

Therefore, some 25 representatives of the victims met with the coalition at the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (Kontras) headquarters in Jakarta to seek the NGO's to prop up their insistence to push for a clear response over compensation payments.

Responds to their demanding, as many as 24 Jakarta-based NGOs, grouped under the Coalition of Justice for Lapindo Mudflow Victims, threw their support behind mudflow victims from Sidoarjo, East Java, by either lobbying or urging the government to compensate them before the post-Ramadhan holiday of Idul Fitri at the latest. Base on that meeting, the Coalition of Justice for Lapindo Mudflow Victims, will press upon to the government to clear up compentation payment process as soon as possible..

In their statement, the Coalition of Justice for Lapindo Mudflow Victims slammed the government for "neglecting" the fate of those displaced by the sludge that has devastated the area since May 2006. So they will prompt the President to take strong measure to resolve the fate of Sidoarjo mudflow victims.

Whatever the detailed points of criticsm may be, the long and the short of it is prompting President Susilo Bambang Yudhoyono to declare an official statement that Lapindo mudflow is the worst industrial disasters in Indonesia. Therefore PT Lapindo Brantas Inc. have to take the responsibility for their procedural errors in the oil and natural gas drilling as caused damaging environmental and suffering the human community . And as consequences he has to repeal the Presidential Regulation 14/2007 which inexorably this regulation just favors corporate interests over the interest of the people. However, this regulation potentialy can dissolves the responsibility of PT Lapindo Brantas Inc. No matter what, without adequate pressure to government, the settlement of payment compensation may remain uncertain.

In the meantime, without continuous pressure toward government to solve the problem as quick as they can, we afraid that this case will only be a political commodities. Even the House has summoned some ministers and other officials tied to clean up efforts surrounding the impact of Lapindo mudflow – but we have to be very cautious here so the summon will not become a formality only to gain political advantage for the election.

Indeed resolving Lapindo case is not an “easy things to do” for President Susilo Bambang Yudhoyono -as the owner of PT Lapindo Brantas Inc. is in the government’s circle of power. Aburizal Bakrie, who heads the Social Welfare ministry also known as one of the biggest donators in Golkar the strongest party in Indonesia, but President Susilo Bambang Yudhoyono must imposed in all the way to the owners (and shareholders) of Lapindo Brantas Inc to shoulder all costs concerning compensation, containment and rehabilitation.

Although the situation is really difficult for him, President Susilo Bambang Yudhoyono has no choice but to show his political will by resolving this case before 2009 election as this will potentially become his obstruction to win the election. If he take wrong moves then it will be recorded by Indonesian history as one of the greatest failure of Susilo Bambang Yudhoyono Administration in handling this extraordinary humanitarian disaster.

Kontrak LNG Tangguh, Bola Panas yang Digelindingkan oleh JK

Setelah melakukan lobi-lobi yang cukup intensif disela-sela kunjungannya ke China untuk menghadiri penutupan Olimpiade 2009 beberapa waktu lalu, Wakil Presiden M Jusuf Kalla mengatakan pemerintah RRC bersedia untuk melakukan pembicaraan ulang terhadap isi kontrak penjualan LNG Tangguh yang telah ditanda tangani pada tahun 2002. Dalam penjelasannya, Wapres antara lain mengatakan bahwa kontrak LNG Tangguh untuk propinsi Fujian, China tersebut merupakan kebijakan pemerintah Megawati pada waktu itu. Namun kebijakan yang dilakukan pemerintahan Megawati pada tahun 2002 tersebut jika dilihat dari perkembangan saat ini harganya sangat rendah dan sangat merugikan pemerintah Indonesia. Ditambahkannya, kontrak LNG Tangguh tahun 2002 tersebut menyebutkan nilainya sebesar US$ 3,3/mmbtu. Sedangkan harga LNG di pasar Internasional saat ini berkisar US$ 20/mmbtu. Dengan harga jual yang hanya US$ 3,3/mmbtu tersebut diperkirakan akan merugikan negara sebesar US$ 3 miliar per tahun.

Itulah bola panas yang saat ini menggelinding ditengah ramainya pembahasan Pansus BBM, membuat suasana poltik di Indonesia bertambah hangat.  Lalu, benarkah lobi-lobi tersebut semata-mata lobi politik dengan menggunakan issue kontrak LNG Tangguh sebagai 'sasaran antara' saja ?. Akankah issue tentang kontrak LNG Tangguh tersebut mampu menjatuhkan popularitas Megawati  ?. Bagaimana implikasi politisnya menjelang pemilu 2009 yang mulai menghangat ?.

Masa Saya Bohong ?

"Pertemuan itu memang ada. Masa saya bohong", jawab Agus Condro dalam penjelasannya di gedung KPK Selasa siang (28/08/2008). Penjelasan tersebut disampaikan oleh Agus Condro menanggapi pertanyaan tentang adanya pertemuan antara Miranda S Goeltom dengan beberapa anggota Komisi IX dari Fraksi PDI Perjuangan beberapa hari sebelum terpilihnya Miranda S Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004.
Meskipun tidak secara tegas Agus Condro menjelaskan siapa inisiator pertemuan yang digelar di Hotel Dharmawangsa tersebut, namun hasil pertemuan itu sendiri secara tegas menyiratkan akan kesiapan Fraksi PDI Perjuangan di Komisi IX untuk memilih Miranda sebagai orang nomer dua di Bank Indonesia. Dengan berbekal kekuatan lobi yang dilakukan oleh Miranda S Goeltom itulah akhirnya dia terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia pada tahun 2004 lalu.
Persaingan dalam memperebutkan posisi orang nomer dua di Bank Indonesia tersebut memang cukup keras. Saat itu, terjadi persaingan yang cukup ketat dalam bursa pencalonan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Tiga kandidat berhasil masuk bursa pencalonan, masing-masing Miranda S Goeltom, eks Deputi Gubernur Bank Indonesia, S. Budi Rochadi, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Tokyo dan Hartadi Sarwono, Deputi Gubernur Bank Sentral. Namun akhirnya hanya Miranda S Goeltom dan Budi Rochadi yang diunggulkan. Kedua kandidat yang diunggulkan tersebut cukup intens melakukan lobi-lobi ke fraksi-fraksi di parlemen untuk mendapatkan dukungan suara. Sejauh ini, kita belum tahu persis bagaimana lobi-lobi itu dilakukan oleh para kandidat yang bersaing, tapi,seperti kita tahu, akhirnya Miranda Goeltom-lah yang berhasil terpilih menjadi Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia menggantikan posisi Anwar Nasution setelah berhasil memperoleh dukungan yang cukup kuat dari parlemen.
Namun sayang, kekuatan lobi Miranda S Goeltom tersebut diwarnai aroma yang tak sedap setelah Agus Condro, salah seorang mantan anggota Komisi IX DPR periode 1999-2004 mengungkap adanya praktek permainan uang dalam proses pemilihan tersebut.
Rasanya, lepas dari persoalan benar tidaknya apa yang diungkapkan oleh Agus Condro, tapi setidaknya apa yang diungkapkan tersebut bisa jadi sebuah indikator dan tentu kita akan sangat prihatin bila dalam setiap pemilihan pejabat publik harus selalu diwarnai dengan lobi-lobi yang hanya mengandalkan kekuatan uang.

PELOBI

Secara umum, lobi (lobby) diartikan sebagai suatu kegiatan, yang kebanyakan di lakukan di dunia politik, untuk mempengaruhi lembaga-lembaga politik maupun lembaga-lembaga pemerintahan lainnya, dengan tujuan untuk mempengaruhi agar pandangan atau kepentingan pribadi atau organisasi yang bersangkutan terwakili di dalam pemerintahan. Pelobi atau lobbyist adalah orang yang melakukan kegiatan untuk mempengaruhi proses pembuatan legislasi maupun keputusan-keputusan lembaga-lembaga politik yang terkait dengan kebijakan publik atau pendapat umum. Biasanya para pelobi tersebut memperoleh kompensasi dalam melakukan pekerjaannya tersebut. Dalam pengertian yang lebih luas, seorang pelobi umumnya adalah orang yang terlibat dalam kegiatan hubungan masyarakat atau orang yang kegiatannya menjalin hubungan dengan pemerintah (goverment relation).

Kebanyakan perusahaan besar yang memiliki kepentingan investasi atau proyek (swasta atau milik pemerintah) maupun kelompok kepentingan politik secara khusus merekrut profesional dengan tugas sebagai pelobi. Bahkan tidak jarang yang menyewa pelobi profesional untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan mereka. Namun ada juga perusahaan atau kelompok kepentingan politik yang membentuk kantor-kantor khusus atau divisi-divisi khusus dalam organisasinya untuk menjalankan kegiatan hubungan masyarakat termasuk menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintah.

Di Indonesia, kegiatan lobi umumnya hanya dilakukan antar kekuatan partai-partai politik, atau antara partai politik yang diwakili oleh fraksi-fraksi di parlemen dengan lembaga-lembaga pemerintah. Tidak jarang, kegiatan lobi juga dilakukan oleh organisasi perusahaan yang juga memberikan sumbangan kampanye ke partai politik yang memiliki perwakilan di parlemen dengan maksud agar kepentingan-kepentingan perusahaan tersebut terakomodasi. Itu sebabnya, kegiatan lobi, terutama yang dilakukan oleh organisasi perusahaan, cenderung menyebabkan timbulnya kecurigaan atas dugaan adanya korupsi atau suap (ingat kasus aliran dana Bank Indonesia ke beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam kasus pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia ?).

Dalam beberapa kasus, tidak jarang kita jumpai politikus yang melakukan posisi tawar-menawar karena mereka membutuhkan sokongan dana dari pihak yang melobi. Alhasil, banyak pengkritik yang akhirnya menganggap bahwa kebanyakan politikus bertindak atas dasar hanya pada kepentingan pihak-pihak yang memberikan sumbangan untuk mereka. Inilah yang kemudian menimbulkan persepsi publik yang negatif terhadap politikus dan seorang pelobi yang seringkali dicurigai dengan adanya dugaan korupsi atau suap.

Di luar negeri, terutama di AS dan negara-negara Eropa, eksistensi seorang pelobi atau lobbyist cukup diakui keberadaanya layaknya sebuah profesi. Bahkan dalam dunia politik, bisa dikatakan keberadaan para pelobi profesional tersebut cukup strategis, baik dalam masa kampanye maupun dalam proses pengambilan kebijakan publik yang dilakukan baik oleh parlemen maupun lembaga-lembaga pemerintah.

Bagaimana di negara kita ?. Adakah peluang untuk lahirnya pelobi-pelobi yang betul-betul menekuni dan menjalankan kegiatannya secara profesional seperti layaknya sebuah profesi yang eksistensinya mestinya juga harus diakui secara sah ?.