JAKARTA--MI: Wacana DPR untuk memboikot Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, meski bukanlah suatu hal yang baik, tapi tegas menunjukkan konsistensi DPR atas keputusan di Sidang Paripurna DPR.
Pengamat Politik UIN Bachtiar Effendi mempertanyakan kewibawaan dan konsistensi politik DPR jika masih menerima kehadiran Sri Mulyani dalam sidang-sidang DPR. Pasalnya, dengan diterimanya opsi C dalam Sidang Paripurna DPR (4/3), menurut Bachtiar, kredibilitas Sri Mulyani di mata DPR sudah jatuh. "Dia (Sri Mulyani) kan sudah dinyatakan bersalah secara politik. Kalau kemudian, DPR masih berhubungan dengan Ibu Sri Mulyani, kewibawaan DPR di mana, konsistensi politiknya di mana," tegas Bachtiar di Jakarta, Jumat (12/3).
Dalam situasi normal, lanjut Bachtiar, memang menteri keuangan yang harus menyampaikan RAPBN ke DPR, tapi dalam situasi ini, seharusnya presiden tidak memaksakan untuk mendelegasikan tugas ini ke menteri keuangan. Sebagai alternatif, presiden bisa saja mendelegasikan tugas ini kepada menko perekonomian, dirjen anggaran, atau wakil menteri keuangan.
Pengamat Politik UIN Bachtiar Effendi mempertanyakan kewibawaan dan konsistensi politik DPR jika masih menerima kehadiran Sri Mulyani dalam sidang-sidang DPR. Pasalnya, dengan diterimanya opsi C dalam Sidang Paripurna DPR (4/3), menurut Bachtiar, kredibilitas Sri Mulyani di mata DPR sudah jatuh. "Dia (Sri Mulyani) kan sudah dinyatakan bersalah secara politik. Kalau kemudian, DPR masih berhubungan dengan Ibu Sri Mulyani, kewibawaan DPR di mana, konsistensi politiknya di mana," tegas Bachtiar di Jakarta, Jumat (12/3).
Dalam situasi normal, lanjut Bachtiar, memang menteri keuangan yang harus menyampaikan RAPBN ke DPR, tapi dalam situasi ini, seharusnya presiden tidak memaksakan untuk mendelegasikan tugas ini ke menteri keuangan. Sebagai alternatif, presiden bisa saja mendelegasikan tugas ini kepada menko perekonomian, dirjen anggaran, atau wakil menteri keuangan.
No comments:
Post a Comment